Mahfud MD: Kita Berada dalam Status Serba Salah

Mahfud MD: Kita Berada dalam Status Serba Salah

JAKARTA – Menteri Koordinator Bagian Politik, Hukum, dan Keamanan ( Menkopolhukam) , Mahfud MD mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini berada di pada situasi yang serba salah. Dirinya menyebut jika pemerintah melakukan sesuatu pasti ada saja pihak-pihak yang tidak setuju dengan tindakan negeri.

“Kita ini berada pada situasi serba salah ketik kita akan melakukan sesuatu ribut ini salah, ketika ingin mengikuti dengan satunya bahwa yang bilang lengah ini yang bener kita coba ikuti, salah lagi karena dengan satunya. Sehinga terasa tidak tersedia benarnya kita ini, ” ujar Mahfud dalam diskusi bertajuk Perkara Strategis Kebangsaan dan Solusinya, dengan virtual, Minggu (27/12/2020).

Bahkan Mahfud membandingkan dengan pemeritah yang terdahulu. Dimana pemeritah zaman itu menurutnya membuat kebijakan namun hanya sedikit yang menyalakan. Mahfud menyebut, hal itu bisa selalu disebabkan karena pertentangan bahlan penentangan yang muncul saat ini.

Menurut Mahfud, ada tiga hal yang tidak bisa ataupun sulit yang diselesaikan di Nusantara yakni dibidang Politik hukum serta keamanan. Karena sebagai konsekuensinya daripada demokrasi. ( Baca selalu : Sikapi Tembak Mati 6 Anggota FPI, KAHMI Ingatkan Reaksi Jokowi pada Kasus Sigi ) “Misalnya kita mengeluh bagaimana putusan pengadilan itu kok berpihak kepada koruptor misalnya, nah inikan bukan menjelma kita pemeritah gitu itukn kesibukan pengadilan tetapi tetap saja didalam opini publik itu wah pemeritah sekarang ini mengalami kemunduran didalam penegakan hukum karena koruptor diberi remisi semua dna sebagainya, ” katanya.

Baca Juga:

Padahal, dirinya telah menjelaskan bahwa urusan pengadilan menjadi wewenang lembaga lain. Jika misalnya ada undang-undang tidak bagus atau ada rencana undang-undang yang dianggap oleh masyarakat tidak tepat, menurut Mahfud itu bukan salah negeri melainkan DPR.

“Oleh sebab itu misalnya UU HIP itu itukan sikap pemerintah jelas tidak setuju dengan rancangan undang-undang itu dan kita sudah nyatakan ke DPR bahwa kita tidak setuju. Sebuah rancangan undang-undang haluan ideologi negara yang meniadakan TAP MPRS yang menyebut Pancasila menjadi Trisila Ekasila dan sebagainya, ” jelasnya.

“Lalu kesannya pemeritah itu mundur berbicara rancangan undang-undang HIP padahal kita suda menolaknya, ” tambahnya. ( Baca juga : 6 Juniornya Jadi Tersangka Demo Ricuh, KAHMI Babel Minta Maaf ke Gubernu )

Pemerintah, lanjut Mahfud, sering tidak berdaya karena jadi konsekuensi demokrasi. Karena pemeritah tidak bisa berbuat apa-apa sebab pada dalam demokrasi ada pembagian kekuasaan. “Nah inilah salah satu masalah yang selalu saya katakan kita ini menjadi serba salah, ” pungkasnya.