Didatangi DPD RI, Wapres Tegaskan Penundaan Pemekaran Daerah Lanjut

Didatangi DPD RI, Wapres Tegaskan Penundaan Pemekaran Daerah Lanjut

JAKARTA – Wakil Kepala (Wapres) Ma’ruf Menyetujui menerima Komite I DPD RI di Istana Wakil Presiden, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Ma’ruf sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan DPD RI membahas perkara moratorium pemekaran kawasan melalui sidang DPOD sesuai Perpres Nomor 91 Tarikh 2015.

“Saya menjelaskan bahwa moratorium pemekaran daerah masih berlanjut dan kebijakan lanjutan terkait pembukaan moratorium akan diambil melalui Wasit DPOD sesuai Perpres Nomor 91 Tahun 2015, ” kata Ma’ruf sebagaimana dilansir akun Twitter-nya, @Kiyai_MarufAmin, Kamis (3/12/2020).

Patuh Ma’ruf, kebijakan ini diputuskan dengan pertimbangan bahwa hasil evaluasi pemerintah dan laporan BPK RI tahun 2019 menunjukkan bahwa sumber pendapatan sebagian besar dari 223 Kawasan Otonom Baru (DOB) yang disusun sejak 1999 hingga 2014, belum mampu mandiri. ( Mengucapkan juga : Negeri Belum Akan Membuka Keran Pemekaran Daerah)

“Masih tergantung pada APBN atau bagian PAD-nya masih berada di kolong dana transfer pusat. Saya selalu menegaskan bahwa pertimbangan utama kebijaksanaan moratorium pemekaran daerah didasarkan pada kemampuan keuangan negara yang belum memungkinkan, ” ujar Ma’ruf.

Baca Juga:

Menurutnya, kondisi kebijakan fiskal nasional saat ini sedang difokuskan buat penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. “Pemerintah masih melakukan analisa secara menyeluruh dampak dan keinginan anggaran daerah persiapan, ” ucapnya.

Selain tersebut, Ma’ruf menyebut, telah dilakukan optimalisasi kebijakan yang langsung bersentuhan secara masyarakat sebagai bagian dari alternatif dan solusi masalah pemerintahan wilayah serta solusi atas usulan pendirian otonomi baru. ( Baca juga : 3 Paslon Kepala Daerah Lampung Daksina, Kompak Dukung Pemekaran Daerah)

“Seperti Pemberian Sokongan Desa dalam APBN Tahun 2020 sebesar Rp71, 2 triliun, dan RAPBN Tahun 2021 sebesar Rp72 triliun atau naik sebesar 1, 1%. Kemudian Program Pencegahan Stunting serta Program Jaminan Sosial dan perlindungan sosial lainnya, ” katanya.

Oleh sebab itu, kebijakan pendirian DOB dilakukan secara terbatas serta berkaitan dengan kepentingan strategis nasional, kepentingan politik, dan kebutuhan bangsa dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. “Termasuk pertimbangan teknis yang lain sebagai evaluasi pembentukan daerah sebelumnya, ” ucapnya.