Lagak Tolak UU Omnibus Law pada DPRD DIY Diwarnai Keributan

Lagak Tolak UU Omnibus Law pada DPRD DIY Diwarnai Keributan

YOGYAKARTA – Beribu-ribu massa dari berbagai elemen dengan menggelar aksi menolak UU Omnibus Law di DPRD DIY, Kamis (8/10/2020) diwaranai keributan. Keributan itu berawal saat massa aksi long mach dari Tugu tiba DPRD DIY Jalan Malioboro Yogyakarta, kira-kira pukul 13. 05 WIB.

Sesampainya di Gedung DPRD DIY saat ada yang orasi, tiba-tiba ada yang melemparkan botol tirta mineral ke kerumuman massa. Sehingga terjadi saling lempar.

Bahkan juga ada lemparan batu ke gedung DPRD DIY yang berasal dari lahan sepi di eks Dinas Pariwisata DIY. Hal ini menyebabkan kaca lantai tiga DPRD DIY bagian melahirkan pecah.

(Baca juga: Modus Baru, Tawari Pinjaman Tanpa Bunga, 2 Pria Ini Larikan Motor)

Baca Serupa:

Kerusakan serupa terjadi di pos satpam serta papan nama gedung rusak berat. Masjid pun rusak terkena lemparan batu. Beberapa polisi juga tersentuh lemparan batu.

Petugas pun terpaksa melepaskan tembakan udara air mata. Massa pun menghindarnya dengan berlari menyeberang ke ajaran utara jalan Malioboro. Polisi pula menangkap seorang masa aksi yang diduga provokator.

Pemangku Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana sangat menyayangkan terjadinya keributan tersebut. Kejadian itu menodai kesucian aksi perjuangan menolak UU Omnibus Law. Untuk itu berharap massa dapat menyampaikan aspirasi dengan santun dan mematuhi protokol kesehatan dalam masa pandemi.

(Baca juga: Membuat Aksi Damai, Ribuan Mahasiswa Bergerak dari Bunderan UGM ke DPRD DIY)

“Aksi di masa pandemi penuh resiko, umum turun ke jalan melakukan beresiko terkena COVID-19. Ini artinya benar-benar keprihatinan yang sangat dalam. Ini masalah yang sangat serius. Untuk itu mendukung dan prihatin dengan aksi menolak UU Ombibus Law di masa pandemi, ” sirih politisi PKS itu.

Menurut Huda ada dua kelakuan yang bisa ditempuh dalam menanggapi disahkannya UU Omnibus Law sebab DPR, Senin (5/10/2020). Pertama mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan dengan peraturan pemerintah penganti undang-undang (Perpu).

“Itulah dua jalur hukum dengan bisa dilakukan. Masyarakat dengan judicial review, pemerintah dengan Perppu, ” jelasnya.