Mulai Hari Ini, Pelanggar Ganjil-Genap Didenda Maksimal Rp500. 000

Mulai Hari Ini, Pelanggar Ganjil-Genap Didenda Maksimal Rp500

loading…

JAKARTA – Tiba hari ini denda aturan ganjil-genap di DKI Jakarta diberlakukan. Sebelumnya selama sepekan, aturan ini telah disosialisasikan kepada pengendara roda empat di sejumlah ruas jalan.

Aturan ini berlaku Senin datang Jumat di 25 ruas tiang. Waktu pelaksanaannya pukul 06. 00–10. 00 WIB dan pukul 16. 00–21. 00 WIB. Kebijakan tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan berasaskan Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lin dengan sistem ganjil-genap.

“Setelah sepekan disosialisasikan maka tiba 10 Agustus 2020, ganjil-genap dalam 25 ruas jalan mulai legal. Bagi pengendara yang melanggar bakal ditindak berupa tilang atau dam, ” ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo kemarin. (Baca: Jumlah Pelanggar Aturan Ganjil Genap Menurun)

Menurut dia, tilang ataupun denda bagi yang melanggar disesuaikan dengan pasal yang berlaku. UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 287 ayat 1 tentang pelanggaran rambu denda maksimal Rp500. 000 subsider dua bulan kurungan. “Denda maksimal Rp500. 000, dan tidak ada toleransi teristimewa karena sudah hampir seminggu kita lakukan sosialisasi, ” tegasnya.

Baca Juga:

Sambodo mengatakan, proses penilangan dilakukan secara dua cara baik dengan manual anggota turun ke lapangan maupun menggunakan kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Kebijakan ganjil-genap itu kata dia sangat membantu penjaga menekan angka volume kendaraan dalam Jakarta.

Khususnya dalam sejumlah titik lokasi yang betul padat seperti di ruas Jalan Sudirman–Thamrin. “Ini sangat efektif pertama di ruas jalan Sudirman–Thamrin, mampu berkurang sampai 30%-40%, ” ungkapnya.

Pemberlakuan ganjil-genap dalam 25 ruas jalan Ibu Praja bertujuan menekan angka positif Covid-19. Pembatasan kapasitas 50%, menjaga senggang menjadi tujuan utama pemberlakuan bentuk ganjil-genap.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 mengenai Pelaksanaan PSBB pada masa pertukaran menuju masyarakat aman, sehat, serta produktif telah diatur sinergi penanganan secara komprehensif mulai hulu datang hilir. (Baca juga: Jet Tempur Patungan Korsel-Indonesia Akan Gunakan Radar Array)

Untuk hulu, kata Syafrin, selama pelaksanaan PSBB masa transisi, prinsip kerja dibanding rumah itu tetap dilaksanakan secara proporsi pembagiannya 50% work from home, 50% bekerja ataupun merembes kantor. Kemudian yang masuk dewan pun, tetap dibagi minimal besar shift kerja.